Jakarta – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meminta Kepala Badan Pengelola Investasi dan sejumlah menteri terkait, termasuk Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, segera menyelesaikan polemik yang mencuat belakangan ini melalui forum resmi rapat kabinet. PKS menilai persoalan yang berkembang tidak seharusnya melebar ke ruang publik tanpa kejelasan sikap pemerintah.
Juru bicara PKS menyampaikan bahwa perbedaan pandangan antarpejabat publik merupakan hal yang wajar dalam proses perumusan kebijakan. Namun, menurutnya, penyelesaian harus dilakukan secara internal dan terkoordinasi agar tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat maupun pelaku usaha.
“Kalau ada perbedaan data, kebijakan, atau sikap, selesaikan di rapat kabinet. Itu forum tertinggi pengambilan keputusan eksekutif. Jangan sampai polemik ini memunculkan ketidakpastian,” ujar perwakilan PKS di Kompleks Parlemen, Jakarta.
PKS menilai dinamika yang terjadi berpotensi memengaruhi kepercayaan publik, terutama jika menyangkut sektor strategis seperti investasi dan kelautan-perikanan. Partai oposisi tersebut juga mengingatkan pentingnya soliditas kabinet dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Selain itu, PKS meminta Presiden turun tangan apabila diperlukan untuk memastikan koordinasi antarmenteri berjalan efektif. Menurut mereka, kepemimpinan yang tegas dibutuhkan agar kebijakan yang dihasilkan tetap konsisten dan tidak saling bertentangan.
“Rakyat butuh kepastian. Investor juga melihat bagaimana pemerintah mengelola perbedaan di internalnya. Maka rapat kabinet harus menjadi ruang klarifikasi dan penyelarasan,” tambahnya.
Hingga kini, belum ada keterangan resmi dari pihak Purbaya maupun Trenggono terkait dorongan PKS tersebut. Namun sejumlah pihak berharap polemik yang berkembang dapat segera diselesaikan agar tidak berdampak pada agenda prioritas pemerintah.
PKS menegaskan, kritik yang disampaikan bertujuan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dan memastikan setiap kebijakan berpihak pada kepentingan nasional.
0 Comments