Pusat Studi Ekonomi dan Hukum (Celios) memberikan sejumlah catatan kritis terkait rilis Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan tren penurunan angka kemiskinan di Indonesia. Meski mengapresiasi perbaikan data dan upaya pemerintah, Celios menilai angka tersebut perlu dibaca secara lebih hati-hati agar tidak menimbulkan kesimpulan yang terlalu optimistis.
Direktur Ekonomi Celios menilai, penurunan angka kemiskinan versi BPS memang mencerminkan adanya pemulihan ekonomi pascapandemi. Namun, indikator kemiskinan yang digunakan dinilai masih memiliki keterbatasan karena bertumpu pada garis kemiskinan yang relatif rendah dan berbasis konsumsi minimum.
“Secara statistik angka kemiskinan turun, tetapi kondisi riil di lapangan menunjukkan banyak rumah tangga yang masih berada di kelompok rentan miskin. Mereka sangat mudah kembali jatuh miskin ketika terjadi guncangan harga, PHK, atau pengurangan bantuan sosial,” kata Celios dalam keterangannya.
Celios juga menyoroti fenomena working poor, yakni kelompok masyarakat yang sudah bekerja namun pendapatannya belum cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup layak. Kelompok ini sering kali tidak tercatat sebagai penduduk miskin, padahal kualitas hidupnya masih sangat terbatas.
Selain itu, kenaikan harga pangan dan biaya hidup di sejumlah daerah dinilai belum sepenuhnya tercermin dalam angka kemiskinan nasional. Celios menilai inflasi pangan memiliki dampak besar terhadap kelompok berpendapatan rendah, sehingga penurunan kemiskinan secara agregat bisa menutupi tekanan ekonomi yang dialami sebagian masyarakat.
Dari sisi kebijakan, Celios mendorong pemerintah tidak hanya berfokus pada klaim penurunan angka kemiskinan, tetapi juga memperkuat kualitas perlindungan sosial, membuka lapangan kerja yang layak, serta meningkatkan upah riil masyarakat. Reformasi data kemiskinan juga dinilai penting agar kebijakan yang diambil lebih tepat sasaran.
“Angka BPS penting sebagai rujukan, tetapi harus dilengkapi dengan analisis kesejahteraan yang lebih luas. Tujuan utamanya bukan sekadar menurunkan angka, melainkan memastikan masyarakat benar-benar keluar dari kondisi rentan,” tegas Celios.
Dengan demikian, Celios berharap rilis data kemiskinan dapat menjadi dasar evaluasi kebijakan yang lebih komprehensif, bukan sekadar indikator keberhasilan semu di atas kertas.
0 Comments