BEKASI – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memastikan kebijakan moratorium pembangunan perumahan di wilayah Bekasi masih akan terus berlanjut. Langkah ini ditegaskan sebagai upaya menata ulang tata ruang, menjaga keseimbangan lingkungan, serta mengurangi risiko banjir yang kerap melanda kawasan tersebut.
Dedi menilai, laju pembangunan perumahan yang tidak terkendali selama bertahun-tahun telah memberi tekanan besar pada daerah resapan air. Akibatnya, Bekasi menjadi salah satu wilayah paling rentan terdampak banjir, terutama saat curah hujan tinggi.
“Moratorium ini bukan untuk menghambat pembangunan, tetapi untuk memastikan pembangunan berjalan dengan benar dan tidak merugikan masyarakat ke depan,” ujar Dedi dalam keterangannya, Rabu (29/1).
Menurutnya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat masih melakukan evaluasi menyeluruh terhadap izin-izin perumahan yang telah terbit, termasuk kesesuaian tata ruang, dampak lingkungan, hingga ketersediaan infrastruktur pendukung seperti drainase dan ruang terbuka hijau.
Dedi juga menegaskan, pembangunan perumahan baru hanya akan dibuka kembali jika pengembang mampu memenuhi standar ketat yang ditetapkan pemerintah, khususnya terkait pengelolaan air dan lingkungan. “Tidak boleh lagi ada pembangunan yang mengorbankan sawah, sungai, dan daerah resapan air,” tegasnya.
Kebijakan moratorium ini sebelumnya menuai pro dan kontra. Sejumlah pengembang mengeluhkan dampaknya terhadap iklim investasi, namun Dedi menilai kepentingan keselamatan dan kenyamanan warga harus menjadi prioritas utama.
“Kalau banjir terus terjadi, yang rugi bukan hanya warga, tapi juga pemerintah dan dunia usaha. Maka penataan harus dimulai sekarang,” kata Dedi.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkomitmen melibatkan pemerintah daerah, pakar tata ruang, serta masyarakat dalam proses evaluasi tersebut agar kebijakan yang diambil bersifat adil dan berkelanjutan.
0 Comments