Purbaya Ganti Pejabat Bea Cukai di 5 Pelabuhan Ini Besok!

Jakarta — Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, memastikan akan dilakukan pergantian pejabat Bea dan Cukai di lima pelabuhan strategis mulai besok. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya pembenahan tata kelola, peningkatan pengawasan, serta penguatan integritas di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Purbaya menegaskan, rotasi dan penggantian pejabat tersebut bukan semata-mata bersifat administratif, melainkan merupakan bagian dari evaluasi kinerja yang telah dilakukan secara menyeluruh. Pemerintah ingin memastikan pelayanan kepabeanan dan cukai di pelabuhan berjalan transparan, profesional, dan bebas dari praktik penyimpangan.

“Pergantian ini dilakukan untuk memastikan sistem berjalan lebih baik, lebih bersih, dan lebih akuntabel. Pengawasan di pelabuhan sangat krusial karena menyangkut arus barang, penerimaan negara, serta iklim investasi,” ujar Purbaya dalam keterangannya.

Adapun lima pelabuhan yang menjadi fokus pergantian pejabat tersebut merupakan pelabuhan dengan volume aktivitas ekspor-impor tinggi, yang selama ini berperan penting dalam rantai logistik nasional. Pelabuhan-pelabuhan tersebut tersebar di wilayah barat hingga timur Indonesia.

Menurut Purbaya, pemerintah juga ingin memutus mata rantai praktik-praktik lama yang berpotensi menghambat efisiensi logistik nasional. Ia menekankan bahwa reformasi di tubuh Bea Cukai akan terus dilakukan, termasuk melalui digitalisasi sistem dan pengetatan pengawasan internal.

Langkah tegas ini mendapat perhatian publik, terutama di tengah sorotan terhadap kinerja aparat kepabeanan dalam menjaga kelancaran arus barang dan mencegah kebocoran penerimaan negara. Pemerintah berharap, pergantian pejabat ini dapat meningkatkan kepercayaan pelaku usaha sekaligus memperbaiki citra Bea dan Cukai di mata masyarakat.

Ke depan, Purbaya menegaskan evaluasi serupa akan terus berlanjut dan tidak menutup kemungkinan dilakukan di pelabuhan maupun kantor Bea Cukai lainnya apabila ditemukan indikasi penurunan kinerja atau pelanggaran.