Manila, Filipina — Presiden Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. kini tengah menghadapi satu atau beberapa upaya pemakzulan yang diajukan terhadapnya di Dewan Perwakilan Rakyat Filipina, menandai tekanan politik baru dalam pemerintahannya.
Latar Belakang Pemakzulan
Pada 19 Januari 2026, seorang pengacara bernama Andre de Jesus resmi mengajukan aduan pemakzulan pertama terhadap Marcos Jr. ke DPR Filipina, dengan dukungan dari anggota DPR dari partai Pusong Pinoy—termasuk Rep. Jett Nisay. Aduan itu menuduh presiden melakukan pelanggaran serius seperti:
Pengkhianatan terhadap kepercayaan publik, termasuk dugaan keterlibatan dalam anggaran yang bermasalah;
Korupsi dan penyalahgunaan dana publik;
Pelanggaran konstitusi dan tuduhan lain yang berhubungan dengan penanganan kasus mantan Presiden Rodrigo Duterte.
Aduan ini pun telah diteruskan ke kantor Ketua DPR, Speaker Faustino “Bojie” Dy III, sebagai bagian dari proses konstitusional formal di DPR.
Tuduhan Utama dalam Aduan
Menurut dokumen aduan yang diajukan, tuduhan utama termasuk:
Betrayal of public trust — pengkhianatan atas kepercayaan publik.
Irregularitas anggaran terkait dana proyek pengendalian banjir yang disebut “ghost projects” di mana dana pemerintah diduga disalurkan ke kroni dan kontraktor yang berafiliasi.
Tuduhan lain termasuk klaim pelanggaran konstitusi dan korupsi.
Respon Istana dan Pihak DPR
Pemerintah Filipina melalui kantor Istana Malacañang menyatakan bahwa presiden tidak khawatir atas aduan tersebut dan menyebut tuduhan itu belum terbukti serta tetap yakin tidak melakukan pelanggaran yang bisa disebut impeachable offense (pelanggaran yang dapat dipakzulkan).
Sementara itu, Speaker DPR Bojie Dy menyampaikan bahwa aduan tersebut tidak memiliki dasar kuat dan Marcos Jr masih dianggap melaksanakan tugasnya dengan baik. Djuga terdapat keyakinan di kalangan sekutu DPR bahwa upaya pemakzulan “tidak akan berhasil” mengingat mayoritas parlemen masih mendukung presiden.
Analisis Politik
Para analis politik mencatat bahwa walaupun aduan ini kemungkinan besar tidak akan lolos di DPR yang didominasi sekutu Marcos Jr, kasus ini tetap penting karena menggambarkan tekanan publik dan ketidakpuasan terhadap isu korupsi di pemerintahan.
Selain itu, proses pemakzulan menjadi sorotan karena Filipina sendiri sedang memimpin ASEAN pada 2026, sehingga dinamika politik dalam negeri ikut dipantau oleh komunitas internasional.
Kesimpulan
Upaya pemakzulan terhadap Presiden Ferdinand Marcos Jr menandai babak baru dalam politik Filipina. Meski prospek keberhasilan langkah ini dipandang rendah oleh banyak pengamat, kasus ini tetap merupakan indikator ketegangan politik yang signifikan — terutama terkait tuduhan korupsi dan pengelolaan anggaran negara.
0 Comments