Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengkritik kebijakan penonaktifan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan yang dinilai berpotensi merugikan masyarakat rentan. Kebijakan tersebut dianggap dapat menghambat akses layanan kesehatan bagi kelompok miskin dan tidak mampu yang selama ini bergantung pada jaminan negara.
Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi, menyatakan penonaktifan kepesertaan PBI berisiko menjadikan pasien sebagai korban, terutama ketika mereka membutuhkan layanan kesehatan mendesak. Menurutnya, banyak peserta PBI tidak memahami status kepesertaannya hingga saat hendak berobat ke fasilitas kesehatan.
“Yang menjadi korban adalah pasien. Mereka datang ke rumah sakit dalam kondisi sakit, bahkan darurat, tetapi baru mengetahui kepesertaannya nonaktif. Ini jelas merugikan konsumen,” ujar Tulus.
YLKI menilai kebijakan penonaktifan PBI sering kali tidak disertai sosialisasi yang memadai. Akibatnya, masyarakat miskin tidak memiliki cukup waktu maupun informasi untuk mengurus reaktivasi kepesertaan atau mencari alternatif pembiayaan layanan kesehatan.
Selain itu, YLKI menyoroti validitas dan akurasi data penerima PBI yang digunakan pemerintah. Ketidaksinkronan data antarinstansi berpotensi menyebabkan warga yang masih memenuhi syarat justru kehilangan hak atas jaminan kesehatan.
YLKI mendorong pemerintah, khususnya Kementerian Sosial dan BPJS Kesehatan, untuk memperbaiki mekanisme pemutakhiran data serta memastikan proses penonaktifan dilakukan secara transparan dan berkeadilan. YLKI juga meminta agar tidak ada penonaktifan kepesertaan PBI bagi pasien yang sedang menjalani pengobatan.
“Negara wajib hadir menjamin hak dasar masyarakat atas kesehatan. Jangan sampai kebijakan administratif justru mengorbankan keselamatan warga,” tegas Tulus.
YLKI menegaskan perlindungan konsumen di sektor layanan kesehatan harus menjadi prioritas. Kebijakan jaminan kesehatan nasional, menurut YLKI, seharusnya mempermudah akses masyarakat, bukan sebaliknya.
0 Comments