Terungkap, Oknum Bea Cukai Sulap Apartemen Jadi Safe House Penyimpanan Uang dan Emas

Aparat penegak hukum mengungkap praktik penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh seorang oknum pegawai Bea dan Cukai. Oknum tersebut diduga menyulap sebuah unit apartemen menjadi safe house untuk menyimpan uang tunai dan emas dalam jumlah besar yang diduga berasal dari aktivitas ilegal.

Pengungkapan kasus ini bermula dari pengembangan penyelidikan terkait dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Dari hasil penggeledahan di apartemen yang berlokasi di kawasan strategis ibu kota, penyidik menemukan tumpukan uang tunai dalam berbagai mata uang serta logam mulia yang disimpan secara tersembunyi di beberapa sudut ruangan.

Sumber penegak hukum menyebutkan, apartemen tersebut sengaja dipilih karena dinilai relatif aman dan minim pengawasan, sehingga cocok dijadikan tempat penyimpanan sementara hasil kejahatan. Oknum Bea Cukai itu diduga tidak mencatat aset tersebut dalam laporan harta kekayaannya.

“Unit apartemen difungsikan layaknya safe house. Di sana ditemukan uang dan emas yang nilainya masih kami hitung,” ujar seorang pejabat penegak hukum, Selasa (…).

Selain uang dan emas, penyidik juga mengamankan sejumlah dokumen penting, termasuk catatan transaksi dan bukti kepemilikan aset yang diduga terkait dengan jaringan praktik ilegal. Tidak menutup kemungkinan, oknum tersebut bekerja sama dengan pihak lain untuk melancarkan aksinya.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyatakan akan bersikap kooperatif dan mendukung penuh proses hukum yang berjalan. Institusi tersebut menegaskan komitmennya untuk menindak tegas setiap pegawai yang terbukti melanggar hukum dan mencoreng nama lembaga.

“Kami tidak mentoleransi pelanggaran hukum. Jika terbukti, akan dikenakan sanksi tegas sesuai ketentuan,” ujar perwakilan Bea Cukai dalam pernyataan tertulis.

Saat ini, penyidik masih mendalami asal-usul uang dan emas tersebut, termasuk kemungkinan keterkaitannya dengan praktik suap, penyelundupan, atau kejahatan ekonomi lainnya. Kasus ini pun menjadi sorotan publik dan kembali memicu desakan penguatan pengawasan internal di lingkungan aparat negara.