24 Izin Berusaha Pemanfaatan Hutan di Aceh–Sumut–Sumbar Diaudit Usai Banjir Bandang Sumatera

Jakarta — Pemerintah melakukan audit terhadap 24 Izin Berusaha Pemanfaatan Hutan (IBPH) yang berada di wilayah Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) menyusul rangkaian banjir bandang yang melanda sejumlah daerah di Sumatera dalam beberapa waktu terakhir.

Langkah audit ini dilakukan sebagai bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap aktivitas pemanfaatan kawasan hutan yang diduga berkontribusi pada meningkatnya risiko bencana hidrometeorologi, seperti banjir bandang dan longsor. Pemerintah menilai penting untuk memastikan seluruh izin yang diberikan telah dijalankan sesuai ketentuan, termasuk kewajiban menjaga fungsi ekologis hutan.

Audit mencakup penilaian kepatuhan pemegang izin terhadap rencana kerja, pengelolaan lingkungan, hingga pelaksanaan kewajiban rehabilitasi dan perlindungan daerah aliran sungai (DAS). Selain itu, pemerintah juga menelusuri potensi perubahan tutupan lahan di sekitar wilayah terdampak banjir.

“Evaluasi ini penting untuk memastikan pemanfaatan hutan tidak mengabaikan aspek keberlanjutan dan keselamatan lingkungan,” kata sumber pemerintah. Hasil audit nantinya akan menjadi dasar penentuan langkah lanjutan, mulai dari peringatan, perbaikan tata kelola, hingga sanksi administratif jika ditemukan pelanggaran.

Banjir bandang yang melanda sejumlah kabupaten di Aceh, Sumut, dan Sumbar menyebabkan kerusakan infrastruktur, lahan pertanian, serta memaksa warga mengungsi. Kondisi ini memicu sorotan terhadap pengelolaan kawasan hutan dan tata ruang di wilayah hulu.

Pemerintah daerah di ketiga provinsi tersebut juga diminta berkoordinasi aktif dalam proses audit, termasuk menyediakan data perizinan dan kondisi lapangan. Selain audit izin, pemerintah mendorong percepatan rehabilitasi hutan dan lahan kritis sebagai upaya jangka panjang untuk menekan risiko bencana serupa di masa depan.

Dengan langkah ini, pemerintah berharap pemanfaatan hutan tetap berjalan seiring dengan upaya perlindungan lingkungan dan keselamatan masyarakat, khususnya di wilayah rawan bencana di Pulau Sumatera.